Pemberantasan

Pencegahan & Pemberdayaan Masyarakat

Terkini







Selasa, 5 Maret 2019

Kunjungan Kerja Inspektur I Inspektorat Utama BNN RI ke Kantor BNN Kabupaten Purbalingga

Inspektur I Inspektorat Utama Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Brigadir Jenderal Polisi Andi Loedianto yang didampingi Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah, Brigadir Jenderal Polisi Muhammad Nur, melaksanakan kegiatan kunjungan kerja ke Gedung BNN Kabupaten Purbalingga pada hari Selasa, 5 Maret 2019.

Dalam kunjungan ini, disambut langsung oleh Kepala BNN Kabupaten Purbalingga, Istantiyono yang didampingi Pejabat Struktural (Kasubbag Umum, Kasi P2M, Kasi Rehabilitasi dan Plh. Kasi Pemberantasan).

Inspektur I Irtama BNN menyempatkan diri untuk meninjau ruang demi ruang di gedung BNN Kabupaten Purbalingga, yang dimulai dari ruang parkir kendaraan, ruang Klinik Pratama, ruang seksi pemberantasan, ruang seksi rehabilitasi, ruang subbag umum dan ruang seksi pencegahan. Bahkan di ruang Klinik disempatkan untuk diperiksa tekanan darah oleh petugas.

Adapun dalam arahannya kepada personil BNN Kabupaten Purbalingga diantaranya disampaikan bahwa kinerja harus terus ditingkatkan, sebab persaingan diantara satker akan semakin ketat. Persaingan dalam aspek kenaikan tunjangan kinerja antar satker ke depan ditentukan oleh kinerja dari satker itu sendiri.

Disamping itu, Inspektur I Irtama pun mengingatkan agar selalu waspada, hati-hati dalam melaksanakan tugas, terlebih di tahun politik ini, bahwa BNN adalah lembaga negara yang tidak terlibat politik praktis.

Diakhir arahannya, Inspektur I Irtama menyampaikan salam dan ucapan terima kasih mewakili Kepala BNN RI atas dedikasi, kontribusi dan semangat kerja personil BNN Kabupaten Purbalingga.

Kegiatan kunjungan kerja ini ditutup dengan foto bersama. 


Sabtu, 29 Juni 2019

HANI : Keprihatinan Sekaligus Refleksi Kebangkitan Bersama Melawan Narkoba

Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) Tahun 2019 dengan tema nasional "Milenial Sehat Tanpa Narkoba Menuju Indonesia Emas" diejawantahkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Purbalingga dalam berbagai kegiatan.
Kegiatan terbagi dalam 3 sesi, yakni Pra-HANI, Puncak HANI dan Pasca-HANI.Adapun rangkaian kegiatan Pra-HANI diantaranya :
  1. Deteksi Dini Penyalahgunaan Narkotika di lingkungan Pangkalan TNI-AU Jenderal Besar Soedirman yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2019.
  2. Deteksi Dini Penyalahgunaan Narkotika di lingkungan Badan Penelitian & Pengembangan Kesehatan Banjarnegara yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2019.
  3. Asesmen terhadap 5 pelajar yang diduga menyalahgunakan narkotika, yang diantar oleh pihak sekolah pada tanggal 18 Juni 2019. Kelima siswa ini dilakukan pemeriksaan asesemen dengan form asesmen WHO-ASSIST V3.1. Adapun hasilnya tidak ditemukan indikasi penyalahgunaan narkotika, namun penggunaan alkohol (minuman keras) dan tembakau (rokok) sudah pada tahap mengkhawatirkan sehingga BNN Kabupaten Purbalingga merekomendasikan agar pihak sekolah melakukan pembinaan dengan melibatsertakan secara aktif pihak orang tua/wali murid.
  4. Gelar razia deteksi dini pada tempat hiburan malam (THM) di pusat Kabupaten Purbalingga yang telah dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2019. THM yang menjadi sasaran adalah Warung Pilar Karaoke, Pasific Karaoke, d'Warj@au Karaoke dan Bintang Karaoke. Sebanyak 80 karyawan karaoke, pemandu lagu (PL) dan pengunjung dilakukan cek urine, dengan hasil 77 negatif dan 3 positif Meth. Ketiga positif Meth dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di kantor BNN.
  5. Turutserta dalam kegiatan Jalan Sehat & Olahraga Bersama dalam rangka HUT Bhayangkara ke-70 yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2019.
  6. Deteksi Dini Penyalahgunaan Narkotika di lingkungan Kodim 0702/PBG yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2019.
Kegiatan Puncak Peringatan HANI adalah kegiatan Talk Show dengan sasaran peserta adalah kelompok milenial yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2019.Disamping itu, dilaksanakan upacara pada tanggal 27 Juni 2019 di halaman Pendopo Dipokusumo. Bertindak sebagai inspektur upacara adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga. Pelaksanaan upacara peringatan HANI dibarengkan dengan peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-XXVI dan Hari Anak Nasional.Sedangkan Pasca-HANI adalah pencanangan pilot project Desa Wisata Serang Kecamatan Karangreja sebagai Desa BERSINAR (Bersih Tanpa Narkoba) yang diagendakan pada bulan Juli 2019.Badan Narkotika Nasional Kabupaten Purbalingga mengapresiasi dan menghaturkan terima kasih kepada relawan, kader, pegiat anti narkoba, instansi swasta, instanti pemerintah dan seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Purbalingga yang telah mendukung pelaksanaan program-program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).Mari terus kita pupuk, terus kita kokohkan sinergisitas, kerjasama ini untuk mewujudkan Purbalingga sebagai Kabupaten Bersih Narkoba.Berikut statement Kapolres Purbalingga, Komandan Kodim 0702/Purbalingga, Komandan Pangkalan TNI-AU Jenderal Besar Soedirman, Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga dan Duta Genre Kabupaten Purbalingga terkait Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2019. [embed]https://youtu.be/lutmxPVZJ7s[/embed][embed]https://www.youtube.com/watch?v=hlPBPezVIc4[/embed][embed]https://www.youtube.com/watch?v=4HyO_EO42qw[/embed][embed]https://www.youtube.com/watch?v=KZPSJqpYXLk&feature=youtu.be[/embed][embed]https://www.youtube.com/watch?v=ATC433DCwLQ&feature=youtu.be[/embed]


Kamis, 8 Agustus 2019

Jadi Mitra BNN, DPC GRANAT Dapat Pembekalan

Rabu Siang, 7 Agustus 2019, Kepala BNN Purbalingga, Sudirman, M.Si didampingi Kasi P2M, Plt. Kasubbag Umum dan Humas memenuhi undangan DPC Granat Purbalingga untuk pembekalan terhadap pengurus dan anggotanya.
Pembekalan dilaksanakan di Sekretariat DPC Granat di Pondok Pesantren Darussalam Kejobong.Dalam pembekalan ini dihadiri pula dari unsur Camat Kejobong, Koramil Kejobong dalam hal ini dihadiri oleh Bhabinsa, Polsek Kejobong, penasehat DPC Granat Purbalingga dan Kyai Anwar Priyanto selaku Pimpinan Ponpes Darussalam.Kepala BNN Purbalingga mengapreasiasi keaktifan DPC Granat Purbalingga sebagai mitra BNN. Lebih lanjut, Sudirman menyampaikan bahwa setiap anggota maupun pengurus Granat harus pahami dan kuasai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebab di dalam undang-undang inilah langkah-langkah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) telah diatur secara jelas.Bagaimana caranya menggerakkan seluruh elemen masyarakat untuk peduli terhadap permasalahan narkoba, bergerak bersama BNN, aparat penegak hukum dan semua pihak, adalah tugas utama DPC Granat. Terlebih telah dikukuhkan 4 desa dan 3 tempat wisata BERSINAR pada 27 Juli 2019 lampau. Pengukuhan Desa BERSINAR ini adalah wujud keseriusan kita semua untuk mengenyahkan narkoba, mengingat mayoritas masyarakat di Kabupaten Purbalingga tinggal dan menetap di pedesaan.Di akhir paparan pembekalannya, Kepala BNN Purbalingga menyampaikan pesan bahwa Granat adalah organisasi besar dan hebat, terutama di tingkat Pusat yang banyak diisi oleh tokoh nasional. Oleh karena itu, jaga nama baik organisasi, manfaatkan untuk melebarkan sayap dan mengembangkan organisasi ini di Kabupaten Purbalingga.




Terkini


Jumat, 12 Juli 2019

Enam Klien Klinik BNN Purbalingga Selesai Jalani Program Rehabilitasi Rajal

Kamis Siang, 11 Juli 2019, dua klien Klinik Pratama BNN Kabupaten Purbalingga dinyatakan selesai menjalani layanan rehabilitasi rawat jalan. Kedua klien tersebut (KAP dan KA, laki-laki, 23 tahun) telah menjalani layanan terapi simptomatis dan konseling 8 kali pertemuan oleh dokter dan konselor Klinik Pratama BNN Kabupaten Purbalingga.
Catatan hasil perkembangan klien yang terus menunjukkan perbaikan, klien yang telah memiliki daya tangkal untuk tetap pada posisi abstinen (tidak memakai kembali narkoba), dan klien telah memiliki aktivitas yang konsisten dilakukan untuk menuju pada pola hidup yang sehat mandiri dan produktif, adalah tiga syarat utama yang telah dipenuhi oleh kedua klien tersebut, sehingga sudah dapat dinyatakan selesai menjalani layanan rehabilitasi rawat jalan, ujar Sudirman, M.Si. Kepala BNN Kabupaten Purbalingga.Perlu diketahui bahwa sampai dengan hari ini (Kamis, 11 Juli 2019) klien yang ditangani oleh Klinik Pratama BNN Kabupaten Purbalingga sejumlah 15 klien yang terdiri dari 14 laki-laki dan 1 perempuan. Adapun jenis zat yang disalahgunakan adalah Methampethamine (Shabu) 3 klien dan golongan sedatif atau psikotropika 12 klien. Rentang usia klien adalah 20-23 tahun. Klien pertama datang pada tanggal 20 Februari 2019, dan terakhir pada 28 Juni 2019.Sedangkan total klien yang dinyatakan selesai layanan program rehabilitasi rawat jalan adalah 6 klien.Bagi klien yang dinyatakan selesai jalani layanan rehabilitasi rawat jalan dibuktikan dengan surat keterangan yang diterbitkan oleh Badan Narkotika Nasional, untuk selanjutnya dapat diikutkan pada program pascarehabilitasi, tutup Kepala BNN Kabupaten Purbalingga yang didampingi Humas, Awan Pratama, S.IP dan Kasi Rehabilitasi, Wahyu Eni Pujihastuti.




Jumat, 10 Mei 2019

BNN Purbalingga Rujuk 1 Klien Rawat Inap di Balai Rehabilitasi Kemensos

Jumat, 10 Mei 2019, BNN Kabupaten Purbalingga melaksanakan pengantaran terhadap satu klien voluntary (lapordiri) untuk menjalani layanan rehabilitasi rawat inap.
Adapun identitas klien tersebut adalah JA (19 tahun, Laki-laki) dan pendidikan terakhir SMP. JA merupakan salah satu warga masyarakat yang brdomisili di salah satu Kecamatan Bagian Utara di Kabupaten Purbalingga. JA adalah penyalah guna sedatif hipnotik (psikotropika) yang datang melapordiri ke Klinik Pratama BNNK Purbalingga pada tanggal 29 April 2019.Pada tanggal 29 April itu, oleh petugas asesor melakukan asesmen terhadap JA. Hasil asesmen menyimpulkan bahwa JA membutuhkan penanganan konseling lebih lanjut oleh psikolog, sehingga dirujuk untuk dilakukan layanan rehabilitasi rawat jalan di RSUD dr.R.Goeteng Taroenadibratha.Namun dalam perkembangannya, klien tidak menunjukkan perubahan ke arah perbaikan (masih menggunakan psikotropika & tidak bisa mengendalikan keinginan untuk pakai yang berdampak pada emosi tidak terkontrol sehingga keluarga menjadi kewalahan), sehingga oleh pihak RSUD klien direkomendasikan untuk jalani layanan rehabilitasi rawat inap. Rekomendasi ditujukan kepada BNN Kabupaten Purbalingga.Maka, pada tanggal 10 Mei 2019 ini dilakukan rujukan untuk menjalani layanan rehabilitasi rawat inap terhadap klien ke Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA "Satria" di Baturraden (BRSKPN "Satria") adalah Balai Rehabilitasi milik Kementerian Sosial RI sehingga biaya yang timbul dibebankan pada APBN.Mudah-mudahan dengan dirujuknya JA untuk menjalani layanan rehabilitasi rawat inap, maka akan bisa pulih sehingga dapat menjalani kembali pola hidup yang sehat, mandiri dan produktif.



Minggu, 17 Maret 2019

“Layanan Klinik Pratama BNN Kabupaten Purbalingga”

Bahwa sampai dengan hari Jumat, 15 Maret 2019, Klinik Pratama BNN Kabupaten Purbalingga telah melayani berupa penerbitan 24 Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika (SKPN) terhadap pemohon dari berbagai lapisan masyarakat dengan beragam keperluan, seperti sebagai salah satu syarat untuk melamar pekerjaan, menduduki jabatan tertentu dan lain sebagainya.
Dalam teknis pelaksanaannya, Klinik Pratama BNN Kabupaten Purbalingga bekerjasama dengan Apotek Kimia Farma Jalan Mayjen Sungkono (Depan Pasar Segamas Purbalingga) sebagai penyedia rapid test narcotics 6 parameter.Adapun prosedur jika seseorang ingin membuat SKPN di Klinik Pratama BNN Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut :1. Pemohon datang ke Kantor BNN Kabupaten Purbalingga di Jalan Soekarno-Hatta 20-B Kalikabong Purbalingga dengan membawa rapid test narcotics 6 parameter meliputi THC, AMP, MORP, BZO, METH dan AMPH.2. Mengisi form yang telah disediakan, dan melampirkan fotokopi KTP/SIM/Paspor atau Kartu Keluarga bagi yang belum memiliki KTP/SIM/Paspor.3. Berkas dimasukkan dalam stopmap.4. Jika pemohon belum membawa rapidtest narcotics 6 parameter, maka pemohon akan diberikan form resep untuk pembelian rapid test narcotis 6 parameter di Apotek Kimia Farma Jalan Mayjen Sungkono Purbalingga. Besaran biaya rapid test ditentukan oleh Apotek Kimia Farma.5. Pemohon kembali ke kantor BNN Kabupaten Purbalingga untuk dilakukan pemeriksaan urine dan pemeriksaan kesehatan.6. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika (SKPN) terbit setelah ditandatangani oleh Dokter dan Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Purbalingga.7. Pemohon dapat meng-copy SKPN maksimal 5 lembar sebelum di-cap basah, dan harus dilaksanakan pada hari dan tanggal penerbitan SKPN. Permintaan legalisir SKPN setelah tanggal dan hari penerbitan tidak dilayani.Sedangkan terkait dengan klien layanan rehabilitasi rawat jalan, Klinik Pratama BNN Kabupaten Purbalingga telah menangani sebanyak 6 klien voluntary (lapordiri). Keenam klien tersebut berjenis kelamin laki-laki; 5 orang tercatat masih sebagai mahasiswa dan 1 orang sebagai pekerja harian lepas (swasta); 5 orang belum menikah dan 1 orang telah menikah. Adapun dampak penggunaan narkoba yang dirasakan oleh para klien adalah gelisah, susah konsentrasi dan susah mengontrol perilaku kekerasan. Kondisi yang telah terpola demikian lambat laun membuat para klien jenuh. Kejenuhan raga (fisik yang mulai terdampak) maupun jenuh pula dari sisi biaya yang dikeluarkan untuk membeli obat-obatan psikotropika menjadi salah satu latar belakang para klien untuk berani “pasang badan” untuk berhenti, untuk lepas dari ketergantungan narkoba.Tentunya, kita semua harus mendukung langkah dan niat para klien untuk benar-benar lepas dari ketergantungan narkoba sehingga dapat kembali menjalani kehidupannya secara sehat, mandiri dan produktif.






Kamis, 18 Juli 2019

STOP BERPIKIR UNTUK MELEGALKAN GANJA

Oleh : R. AnalianeBaru-baru ini ada sekelompok masyarakat yang menyerukan tentang pelegalan ganja. Ganja yang secara tegas termasuk dalam golongan I menurut Undang-Undang Narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sedang menjadi polemik di antara segelintir masyarakat. Hingga pada suatu hari ada seorang kawan yang “menyerang” saya dengan argumen yang dia miliki tentang bagaimana ganja sebenarnya bisa bermanfaat bagi manusia dan mengapa harus ilegal dalam hukum positif kita. Andai kawan saya tahu seberapa buruk ganja telah mempengaruhi kehidupan seseorang mungkin dia akan diam dan tidak akan pernah berpikir bahwa ganja itu pantas untuk dilegalkan.Baiklah, pikiran saya sederhana saja. Apabila saya bukan orang yang tahu tentang medis saya masih berkeyakinan bahwa negara tidak akan secara sembarangan dalam menyusun suatu perundangan yang menyatakan bahwa ganja sangat berbahaya bagi kesehatan. Undang-undang disusun jelas dengan spirit untuk melindungi segenap bangsa dan negara dan dengan perencanaan serta penyusunan yang matang dari berbagai ahli yang terlibat yang sesuai dengan materi yang akan diperundangkan. Belum lagi rumitnya rancangan perundangan yang akan digodok untuk sampai kepada yang namanya undang-undang.Pikiran saya yang lain, lebih sederhana, untuk mereka yang ingin ganja dilegalkan sebenarnya legal yang bagaimana yang dimaksud? Apakah dalam konteks kita dapat menanam, memiliki, memakai, membawa atau menjual atau yang bagaimana? Ambil salah satu contoh kalau menanam ganja dilegalkan apakah seperti menanam pohon cakla-cikli yang siapa saja dapat melakukannya di pekarangan sendiri seperti untuk tanaman rajeg (Jawa: tanaman yang sengaja ditanam di sekeliling rumah sebagai pembatas pekarangan)? Kalau ini yang terjadi maka ibu-ibu akan menjadikannya sebagai pecel (Jawa: kudapan dari sayuran dengan saos kacang) dan setelah efeknya bekerja maka tidak akan ada yang peduli dengan apa yang terjadi pada anak-anak mereka saat mereka teler karena ganja atau bahkan anak-anak mereka pun ikut menikmati dan alhasil semua masyarakat dari berbagai kalangan, tidak pandang usia, gender, status sosial bisa menikmati mabuk ganja dan kecanduan ganja.Kalau misalkan legal yang dibatasi, misal hanya bisa ditanam, dijual, dimiliki, dikuasai, dipakai dengan suatu kondisi tertentu mungkin seperti beberapa daerah di Amerika, maka ada tempat yang dikhususkan untuk memakai ganja tersebut dengan kondisi dan syarat tertentu misal di ruangan tertentu dan untuk umur tertentu, saya pikir masyarakat kita belum dapat dikondisikan seperti itu. Contoh yang paling gampang alkohol. Sudah ada peraturan yang mengatur tentang penjualan dan pengonsumsian alkohol yaitu dijual hanya di tempat tertentu dan yang beli pun dengan umur tertentu notabene banyak juga ditemui pelanggaran-pelanggaran.Sejauh yang saya ketahui bahwa pecandu ganja kebanyakan mempunyai masalah yang serius baik di kesehatannya maupun kehidupan sosialnya. Semuanya hancur dan level hidupnya di bawah orang normal yang bukan pemakai ganja. Pecandu ganja mengalami kecanduan serta masalah dengan otaknya karena terlalu sering terpapar zat kimia yang bersifat halusinasi mengakibatkan syaraf-syaraf di otaknya banyak yang rusak. Mereka menjadi kesulitan untuk fokus, gampang nge-blank, sering lupa (kehilangan memori jangka pendek), mood yang naik turun, imsomnia, paranoid, kecanduan parah, perubahan perilaku ke arah yang tidak baik, kalu sudah sangat parah bisa seperti orang gila dan dimungkinkan kerusakan pada organ tubuh (hati, ginjal, paru, limpa dll) karena perilaku hidup yang tidak sehat (makan dan tidur tidak teratur).Dalam kehidupan sosial, mereka biasanya hanya memiliki teman tertentu saja yang “sealiran” dengan mereka. Mereka tidak bersosialisasi dengan lingkungan sehingga banyak hal baik yang terlewat dalam hidup mereka. Tidak dapat berkontribusi yang positif dan cenderung dijauhi lingkungan. Kalau sudah berumah tangga dimungkinkan tidak harmonis dan bisa meningkatkan kecenderungan tingkat perceraian. Tidak banyak dari mereka yang sukses dalam hidupnya. Bahkan dapat menimbulkan depresi dan ada beberapa pecandu yang berpotensi bunuh diri karena beratnya kondisi yang dialami.Kalau seperti ini masihkah ada yang berpikir ganja wajib di legalkan di negara kita tercinta ini? Tuhan tidak mungkin menciptakan sesuatunya dengan tidak ada manfaatnya sama sekali bagi kehidupan manusia, tetapi kalau itu malah banyak mudaratnya maka lebih baiknya memang dilarang untuk “disentuh”. Masih banyak tanaman lain yang lebih bermanfaat tanpa menimbulkan efek buruk bagi manusia. Jawaban saya terhadap pertanyaan teman saya adalah “Apakah kamu rela memberi anak-anakmu ganja untuk dikonsumsi setiap saat, apabila ganja itu legal, mengingat efek kecanduan pada ganja yang sangat tinggi?” Jawabannya ada pada hati masing-masing. Begitulah negara saat ini.Penulis : Riki Analiane, SH. (Penyuluh Narkoba Ahli Pertama BNN Kabupaten Purbalingga)


Kamis, 11 Juli 2019

BAGAIMANA OBAT MENGUBAH PERKEMBANGAN OTAK DAN MEMPENGARUHI REMAJA

Perubahan Perkembangan Otak dan Fungsi Dari Penyalahgunaan NarkobaSebagian besar anak-anak tumbuh secara dramatis selama masa remaja dan remaja. Otak muda mereka, khususnya korteks prefrontal yang digunakan untuk membuat keputusan, tumbuh dan berkembang, hingga pertengahan usia 20-an.Penggunaan narkoba jangka panjang menyebabkan perubahan otak yang dapat membuat orang kecanduan dan masalah lainnya. Begitu seorang anak muda kecanduan, otaknya berubah sehingga obat-obatan sekarang menjadi prioritas utama. Dia akan secara kompulsif mencari dan menggunakan narkoba meskipun melakukan hal itu membawa konsekuensi yang menghancurkan bagi hidupnya, dan bagi mereka yang peduli padanya.(Lihat lebih lanjut: Studi: Menggunakan Ganja secara Remaja sebagai Pelambat Perkembangan Otak)Alkohol dapat mengganggu proses perkembangan yang terjadi di otak. Selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan setelah seorang remaja berhenti minum banyak, bagian otak masih berjuang untuk bekerja dengan benar. Minum di usia muda juga terkait dengan perkembangan ketergantungan alkohol di kemudian hari.Apa itu Ketergantungan?Tidak ada yang berencana menjadi kecanduan narkoba. Sebaliknya, itu dimulai dengan penggunaan tunggal, yang dapat menyebabkan penyalahgunaan, yang dapat menyebabkan kecanduan.Institut Nasional Penyalahgunaan Narkoba (NIDA) mendefinisikan kecanduan sebagai:Penyakit otak kronis yang kambuh yang ditandai dengan pencarian dan penggunaan obat kompulsif, meskipun memiliki konsekuensi berbahaya. Kecanduan adalah penyakit otak karena obat-obatan mengubah struktur otak dan cara kerjanya. Perubahan otak ini bisa berlangsung lama, dan menyebabkan perilaku berbahaya yang terlihat pada orang yang menyalahgunakan narkoba.Berita baiknya adalah bahwa kecanduan dapat diobati. Pendekatan pengobatan untuk penyalahgunaan zat tergantung pada beberapa faktor, termasuk temperamen dan kemauan anak untuk berubah. Mungkin diperlukan beberapa upaya perawatan sebelum anak tetap bebas narkoba. Bagi para remaja yang dirawat karena kecanduan, akan memiliki kehidupan pemulihan. Untuk informasi lebih lanjut tentang kecanduan, pergilah ke National Institute of Drug Abuse.(Translate artikel dari web: Gets Smart Abaut Drugs, A DEA Resource for Parents, Educators, and Caregivers)


Kamis, 11 Juli 2019

Mewujudkan Desa BERSINAR di Kabupaten Purbalingga

Mewujudkan Desa BERSINAR di Kabupaten PurbalinggaOleh : AWAN PRATAMA, S.IP Salah satu program unggulan yang menjadi skala prioritas Badan Narkotika Nasional dalam upaya mewujudkan Indonesia Bersih Narkoba adalah dengan terbentuknya Desa Bersinar. Ya.. Desa Bersinar yang merupakan singkatan dari Bersih Tanpa Narkoba.Secara umum dalam Pasal 104 sampai dengan 106 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur mengenai peran serta masyarakat dalam P4GN, salah satunya adalah partisipasi masyarakat dan segenap komponen yang ada di desa.Disamping rujukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, pembentukan Desa Bersinar dapat pula mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, khususnya pada pasal 2 ayat (7) yang menyebutkan bahwa pelaksanaan fasilitasi P4GN di desa dilaksanakan oleh kepala desa.Bahkan secara teknis, jenis atau bentuk pemberdayaan masyarakat dalam rangka menuju Desa bersinar telah dijabarkan dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Pemberdayaan masyarakat yang dimaksud diantaranya dapat dilaksanakan melalui kegiatan :

  1. Kerjasama / kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan, lembaga kemasyarakatan, swasta, perguruan tinggi, sekolah dan sukarelawan;
  2. Pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan narkotika;
  3. Pelibatan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini masyarakat di daerah dan forum pembauran kebangsaan;
  4. Pelibatan institusi penerima wajib lapor (IPWL) yang diselenggarakan oleh masyarakat;
  5. Pelibatan tokoh masyarakat.
Sedangkan dalam konteks kewilayahan di Kabupaten Purbalingga, keinginan untuk mewujudkan Desa Bersinar telah terakomodir dalam Surat Edaran Bupati Purbalingga Nomor : 354 / 1951 / 2019 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Desa.  Surat Edaran ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga dan tertanggal 18 Februari 2019. Dasar pembentukan Surat Edaran Bupati Purbalingga tersebut adalah Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2018-2019, khususnya agar terwujud regulasi tentang P4GN di masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah disamping Permendagri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor NarkotikaAdapun pointers dalam Surat Edaran Bupati tersebut ditegaskan beberapa hal sebagai berikut :
  1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa dan Kepala Satpol Pamong Praja Kabupaten Purbalingga mendapat mandat khusus yakni agar meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di desa di wilayah Kabupaten Purbalingga.
  2. Camat dan Kepala Desa agar turut berperan aktif dalam pelaksanaan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di desa.
  3. Dalam pelaksanaan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di desa, Camat dan Kepala Desa melakukan hal-hal sebagai berikut :
  4. Berkoordinasi dengan BNN Kabupaten Purbalingga, Polsek melalui Bhabinkamtibmas, Koramil melalui Babinsa dan lainnya di wilayah masing-masing.
  5. Mendayagunakan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Desa di wilayah masing-masing serta menggerakkan unsur-unsur dari Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Posyandu, Karang Taruna dan Lembaga Desa lainnya untuk mendukung terwujudnya DESA BERSINAR.
  6. Camat dan Kepala Desa pada saat mengumpulkan warga masyarakat dapat mengundang BNN Kabupaten Purbalingga untuk menyampaikan sosialisasi DESA BERSINAR.
Dalam poin keempat terkait pelibatan BNN Kabupaten Purbalingga sebagai narasumber tidak dipungut biaya alias gratis, karena BNN telah dibiayai oleh negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).Terlebih saat ini Desa Wisata yang ada di Purbalingga sedang menjadi magnet dan daya tarik sehingga hal itu dipandang sebagai suatu yang strategis untuk dilibatkan dalam kampanye anti narkoba. Oleh karena itulah, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Purbalingga pada tanggal 14 Juli 2019 lampau telah berkoordinasi dengan Kepala Desa Serang Kecamatan Karangreja dan langsung direspon dengan sangat baik mengenai penetapan Desa Serang sebagai pilot project Desa Bersinar.Adapun suatu desa dapat dikategorikan menjadi Desa BERSINAR jika telah memenuhi berbagai faktor, diantaranya adanya produk hukum (Peraturan Desa atau Keputusan Kepala Desa) yang mengatur tentang langkah-langkah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Disamping itu, peran serta, partisipasi aktif dari seluruh komponen yang ada di desa tersebut dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan P4GN secara mandiri, inovatif dan kreatif dengan mendayagunakan potensi yang ada juga dilakukan secara terus menerus, konsisten dan telah menjadi sebuah kebutuhan.Terlebih pada tanggal 26 sampai dengan 29 Juli 2019 Desa Serang akan menjadi tuan rumah Jambore Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) ke-16 tingkat Provinsi Jawa Tengah, tentu ini adalah momentum yang sangat tepat untuk memantapkan, merelealisasikan terwujudnya Desa Serang sebagai Desa Bersinar.Berbagai langkah persiapan untuk acara launching pilot project Desa Bersinar ini tengah dipersiapkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Purbalingga dan stakeholder terkait. Kiranya doa, dukungan, partisipasi dari instansi pemerintah, swasta dan seluruh komponen masyarakat Kabupaten Purbalingga sangat kami harapkan guna menyukseskan terwujudnya Desa Serang sebagai Desa Bersinar. Sehingga nantinya dapat menjadi “virus” bagi Desa Wisata lainnya untuk segera menjadi Desa Bersinar.Penulis adalah Konselor Seksi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Purbalingga


Senin, 8 Juli 2019

Fenomena Anak Punk dan Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia

Ilustrasi gambar Band Ramones Suatu saat kita berhenti di lampu merah tidak jarang kita jumpai anak-anak yang berpakaian terlihat lusuh dan kumal tetapi mempunyai kemiripan satu sama lain. Celana jeans skiny hitam, kaos oblong hitam bertuliskan atau bergambarkan grup musik punk, sepatu boot hitam tidak lupa tangan atau badan yang bertato, banyaknya tindikan serta rambut yang di buat gaya mohawk.Dari yang saya ketahui mereka adalah komunitas punk yang sejenis aliran musik tapi cenderung merujuk kepada lifestyle atau gaya hidup. Mereka mendewakan grup band pentolan punk seperti sexpistol, green day, ramones dan masih banyak lagi lainnya, dari segi musik serta gaya hidup personel grup tersebut.Sayangnya sebagian besar aliran musik punk yang di anut mereka tidak jauh dari gaya hidup alkoholik serta pecandu narkoba. Hal ini pun di adaptasi juga oleh sebagian anak punk di Indonesia. Parahnya gaya hidup punk oleh sebagian besar mereka dijadikan pelarian dari remaja yang “bermasalah”. Faktor keluarga menjadi dominan karena sebagian dari mereka berasal dari keluarga yang kurang harmonis.Peredaran narkoba di kalangan anak punk sudah menjadi biasa dengan banyak ditemukannya kasus  kriminal oleh mereka dikarenakan dorongan minuman beralkohol serta obat-obatan jenis psikotropika yang dikonsumsi saat kejadian. Contohnya adalah kasus pencabulan oleh anak punk setelah mereka bersama-sama ngelem, kasus pengeroyokan setelah minum minuman keras, serta kasus ditemukannya anak punk yang menjajakan pil koplo pada anak-anak. Hal ini hanyalah segelintir kecil dari contoh bahayanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dapat merusak secara total kesehatan seperti kerusakan pada sistem syaraf otak dan organ tubuh serta sosial dari para pecandu dan penyalah guna narkobaIlustrasi gambar anak punk Indonesia Hal ini menjadi keprihatinan bagi pemerintah dan kerja berat dari Badan Narkotika Nasional sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk menyelamatkan generasi muda sebagai tulang punggung bangsa. Bagaimanapun mereka adalah anak-anak Indonesia yang masih mempunyai masa depan panjang dan wajib untuk diselamatkan. Undang-Undang tentang Narkotika yaitu Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009, Pasal 54 menyatakan bahwa Pecandu narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Artinya negara melindungi seluruh pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dengan jaminan wajib menjalani rehabilitasi dan tidak dipenjara.Anak-anak punk mungkin telah salah menentukan jalan hidup apabila mereka telah menjadi seorang pecandu atau korban penyalahguna, tetapi dengan hadirnya negara setidaknya dapat memberikan harapan kepada anak-anak Indonesia yang mengalami hidup yang keras agar dapat mempunyai harapan dan masa depan yang cerah. Di tulis oleh :Riki Analiane, SH. Penyuluh Narkoba Ahli Pertama Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Kabupaten Purbalingga   


Rabu, 6 Maret 2019

“Peran Pramuka dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba”

Oleh : AWAN PRATAMA, S.IPPerlu kita ketahui bersama bahwa, merilis data dari https://tirto.id/pramuka-indonesia-punya-anggota-terbesar-di-dunia-cnmp, Gerakan Pramuka, menurut data Musyawarah Nasional Pramuka Tahun 2013, tercatat sejumlah 17.200.595 orang, jauh di atas separuh dari total anggota World Organization of Scout Movement / WOSM pada tahun 2017 yang berjumlah 21.842.404 orang. Sungguh sebuah potensi yang tidak bisa dipandang sebelah mata untuk membangun negeri ini di tengah gempuran berbagai ancaman, hambatan, tantangan dan gangguan (ATHG), terutama yang mengancam secara nyata generasi muda, generasi penerus tampuk kepemimpinan, narkoba salah satunya.Ya. Permasalahan narkoba tidak hanya menjadi tugas dan tanggungjawab BNN maupun kepolisian, namun menjadi tanggungjawab kita semua, seluruh elemen di Republik Indonesia.Sesuai dengan bunyi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 bahwa tujuan diciptakannya undang-undang ini antara lain sebagai payung hukum untuk mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika.Bahkan pada pasal 104 dan pasal 105 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 disebutkan bahwa masyarakat memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperanserta, memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Artinya, tak terkecuali dalam hal ini adalah keterlibatan aktif dari anggota Gerakan Pramuka.Lantas, apa dan seberapa besarkah peranan dari Gerakan Pramuka dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN)?Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka disebutkan salah satu pertimbangan penyusunan undang-undang ini bahwa Gerakan Pramuka selaku penyelenggara pendidikan kepramukaan mempunyai peran besar dalam pembentukan kepribadian generasi muda sehingga memiliki pengendalian diri dan kecakapan hidup untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global. Artinya, Negara memberikan kepercayaan / amanah kepada Gerakan Pramuka untuk membentuk kepribadian generasi muda Indonesia. Agar kepribadian generasi muda tercipta dengan baik (sesuai harapan undang-undang), maka, tentunya, narkoba sebagai salah satu permasalahan negeri ini, harus pula bisa ditangkal oleh para anggota Gerakan Pramuka.Adapun dalam rangka membentuk kepribadian dimaksud, Gerakan Pramuka sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010, melakukannya melalui pendidikan dan pelatihan pramuka; pengembangan pramuka; pengabdian masyarakat dan orang tua dan permainan yang berorientasi pada pendidikan. Selanjutnya dalam Pasal 42 disebutkan bahwa masyarakat berhak untuk berperanserta dan memberikan dukungan sumber daya dalam kegiatan pendidikan kepramukaan. Artinya, Gerakan Pramuka adalah milik kita bersama, oleh karenanya, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sangat membutuhkan partisipasi kita semua, termasuk didalamnya adalah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) P4GN.Peran dan kontribusi Gerakan Pramuka dalam program P4GN telah terwadahi dalam Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor : NK/48/VII/2018/BNN  Nomor : 006/PK-MoU/2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Nota Kesepahaman telah ditandatangani pada tanggal 20 Juli 2018 oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.Pointers Nota Kesepahaman tersebut adalah penyebarluasan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) P4GN melalui peningkatan keterampilan, kedisiplinan dan kompetensi, kemandirian di pendidikan kepramukaan serta pembentukan relawan anti narkoba. Adapun definisi Relawan Anti Narkoba dalam Nota Kesepahaman ini adalah seseorang yang bersedia mengabdi secara ikhlas, tanpa pamrih, dan tanpa diberikan imbalan yang memiliki kemampuan dan kepedulian sebagai penggerak penyebarluasan informasi tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.Guna lebih menjabarkan poin-poin dalam Nota Kesepahaman, maka ditandatanganilah Perjanjian Kerjasama antara Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional dengan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor : PKS/49/VII/2018/BNN  Nomor : 007/PK-MoU/2018 tentang Peran Gerakan Pramuka dalam Penyebarluasan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Pembentukan Relawan Anti Narkoba.Adapun pointers Perjanjian Kerjasama adalah diantaranya pembentukan karakter melalui pendidikan kepramukaan dalam rangka menciptakan lingkungan bersih dari penyalahgunaan narkoba—yang dalam hal ini materi desain dan jenis permainannya menjadi kewenangan Gerakan Pramuka. Disamping itu, Gerakan Pramuka juga berkewajiban untuk membuat himbauan kepada seluruh jajaran kwartir untuk membentuk relawan anti narkoba. Sedangkan pelaksanaan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba oleh BNN diantaranya dapat dilakukan melalui kampanye anti narkoba; penyuluhan; seminar; FGD; saresehan; talkshow; diskusi interaktif maupun forum-forum lainnya seperti latihan / pertemuan rutin kepramukaan baik di pangkalan, kwartir atau satuan karya.Setidaknya dengan telah ditandatanganinya MoU dan PKS antara BNN dengan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2018, semakin membuka lebar peran dan kontribusi nyata para anggota Gerakan Pramuka dalam program P4GN. Terlebih ada persamaan antara Gerakan Pramuka dengan BNN, yakni sebagai organisasi terstruktur yang memiliki perwakilan di seluruh wilayah NKRI. Artinya, jajaran BNN baik melalui BNN Provinsi maupun BNN Kabupaten / Kota dan Gerakan Pramuka melalui Kwartir Daerah, Kwartir Cabang, Kwartir Ranting maupun Satuan Karya dapat saling bersinergi, tentunya disesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing. Bahkan dapat merasuk, menjamah hingga pangkalan gugus depan, terlebih sudah ada Peraturan Mendikbud yang mewajibkan Pramuka sebagai ekstrakulikuler wajib.Terlebih melalui Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 015 Tahun 2019 tentang Pengurus Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Tengah Masa Bakti Tahun 2018-2023 telah dilantik Kak Ganjar Pranowo (Gubernur Jateng) sebagai Ketua Mabida dan Kak Siti Atikoh Ganjar Pranowo sebagai Ketua Kwarda Jateng oleh Kak Budi Waseso selaku Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka pada 5 Maret 2019. Dan yang lebih membanggakan adalah pada hari itu juga, dikukuhkan Saka Milenial (Mitra Inovasi dan Literasi Teknologi Informasi Digital) untuk menangkal berbagai informasi yang menyesatkan yang beredar di tengah masyarakat (https://jatengprov.go.id/publik/saka-milenial-jateng-jadi-pilot-project-nasional/).Lantas dalam konteks, kewilayahan di Kabupaten Purbalingga apa langkah yang sudah dilakukan?Tentunya, BNN Kabupaten Purbalingga dengan pintu lebar terbuka untuk bergerak bersama Gerakan Pramuka. Secara kegiatan sejatinya sudah beberapa kali Gerakan Pramuka Kwarcab Purbalingga melibatkan BNN Kabupaten Purbalingga, seperti kegiatan Jamda IV SD/MI yang dilaksanakan pada Juli 2018 lalu. Bahkan bersamaan dengan peringatan Hari Pramuka pada tanggal 14 Agustus 2018, BNN Kabupaten Purbalingga telah berkirim surat kepada Ketua Gerakan Pramuka Kwarcab Purbalingga melalui surat nomor : B/298/VIII/ks/su.07/2018/BNNK-PBG tanggal 14 Agustus 2018 yang intinya adalah menyampaikan Nota Kesehapaham dan Perjanjian Kerjasama antara BNN Pusat dengan Kwarnas Gerakan Pramuka agar ditindaklanjuti di tingkat daerah Kabupaten Purbalingga.Payung hukum sudah ada, kerja bersama dalam kegiatan sudah terjalin, kini saatnya, kita semua, para anggota Gerakan Pramuka, khususnya Kwartir Cabang Purbalingga, Kwartir Daerah jawa Tengah, mari makin rapatkan barisan untuk terus berkontribusi dalam program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) guna mewujudkan Jawa Tengah Bersih Narkoba.Ragam kegiatan yang akan dilakukan mari kita sesuaikan dengan potensi dan kearifan lokal yang berlaku di setiap Kabupaten / kota.Ikhlas Bakti Bina Bangsa, Berbudi Bawa LaksanaSatyaku Ku DharmakanDharmaku Ku BaktikanSalam Pramuka!!*Penulis adalah Humas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Purbalingga, aktif sebagai Senior Saka Bakti Husada Kwarcab Banyumas


Senin, 8 Juli 2019

Fenomena Anak Punk dan Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia

Ilustrasi gambar Band Ramones Suatu saat kita berhenti di lampu merah tidak jarang kita jumpai anak-anak yang berpakaian terlihat lusuh dan kumal tetapi mempunyai kemiripan satu sama lain. Celana jeans skiny hitam, kaos oblong hitam bertuliskan atau bergambarkan grup musik punk, sepatu boot hitam tidak lupa tangan atau badan yang bertato, banyaknya tindikan serta rambut yang di buat gaya mohawk.Dari yang saya ketahui mereka adalah komunitas punk yang sejenis aliran musik tapi cenderung merujuk kepada lifestyle atau gaya hidup. Mereka mendewakan grup band pentolan punk seperti sexpistol, green day, ramones dan masih banyak lagi lainnya, dari segi musik serta gaya hidup personel grup tersebut.Sayangnya sebagian besar aliran musik punk yang di anut mereka tidak jauh dari gaya hidup alkoholik serta pecandu narkoba. Hal ini pun di adaptasi juga oleh sebagian anak punk di Indonesia. Parahnya gaya hidup punk oleh sebagian besar mereka dijadikan pelarian dari remaja yang “bermasalah”. Faktor keluarga menjadi dominan karena sebagian dari mereka berasal dari keluarga yang kurang harmonis.Peredaran narkoba di kalangan anak punk sudah menjadi biasa dengan banyak ditemukannya kasus  kriminal oleh mereka dikarenakan dorongan minuman beralkohol serta obat-obatan jenis psikotropika yang dikonsumsi saat kejadian. Contohnya adalah kasus pencabulan oleh anak punk setelah mereka bersama-sama ngelem, kasus pengeroyokan setelah minum minuman keras, serta kasus ditemukannya anak punk yang menjajakan pil koplo pada anak-anak. Hal ini hanyalah segelintir kecil dari contoh bahayanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dapat merusak secara total kesehatan seperti kerusakan pada sistem syaraf otak dan organ tubuh serta sosial dari para pecandu dan penyalah guna narkobaIlustrasi gambar anak punk Indonesia Hal ini menjadi keprihatinan bagi pemerintah dan kerja berat dari Badan Narkotika Nasional sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk menyelamatkan generasi muda sebagai tulang punggung bangsa. Bagaimanapun mereka adalah anak-anak Indonesia yang masih mempunyai masa depan panjang dan wajib untuk diselamatkan. Undang-Undang tentang Narkotika yaitu Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009, Pasal 54 menyatakan bahwa Pecandu narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Artinya negara melindungi seluruh pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dengan jaminan wajib menjalani rehabilitasi dan tidak dipenjara.Anak-anak punk mungkin telah salah menentukan jalan hidup apabila mereka telah menjadi seorang pecandu atau korban penyalahguna, tetapi dengan hadirnya negara setidaknya dapat memberikan harapan kepada anak-anak Indonesia yang mengalami hidup yang keras agar dapat mempunyai harapan dan masa depan yang cerah. Di tulis oleh :Riki Analiane, SH. Penyuluh Narkoba Ahli Pertama Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Kabupaten Purbalingga   


Kamis, 11 Juli 2019

Mewujudkan Desa BERSINAR di Kabupaten Purbalingga

Mewujudkan Desa BERSINAR di Kabupaten PurbalinggaOleh : AWAN PRATAMA, S.IP Salah satu program unggulan yang menjadi skala prioritas Badan Narkotika Nasional dalam upaya mewujudkan Indonesia Bersih Narkoba adalah dengan terbentuknya Desa Bersinar. Ya.. Desa Bersinar yang merupakan singkatan dari Bersih Tanpa Narkoba.Secara umum dalam Pasal 104 sampai dengan 106 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur mengenai peran serta masyarakat dalam P4GN, salah satunya adalah partisipasi masyarakat dan segenap komponen yang ada di desa.Disamping rujukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, pembentukan Desa Bersinar dapat pula mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, khususnya pada pasal 2 ayat (7) yang menyebutkan bahwa pelaksanaan fasilitasi P4GN di desa dilaksanakan oleh kepala desa.Bahkan secara teknis, jenis atau bentuk pemberdayaan masyarakat dalam rangka menuju Desa bersinar telah dijabarkan dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Pemberdayaan masyarakat yang dimaksud diantaranya dapat dilaksanakan melalui kegiatan :

  1. Kerjasama / kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan, lembaga kemasyarakatan, swasta, perguruan tinggi, sekolah dan sukarelawan;
  2. Pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan narkotika;
  3. Pelibatan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini masyarakat di daerah dan forum pembauran kebangsaan;
  4. Pelibatan institusi penerima wajib lapor (IPWL) yang diselenggarakan oleh masyarakat;
  5. Pelibatan tokoh masyarakat.
Sedangkan dalam konteks kewilayahan di Kabupaten Purbalingga, keinginan untuk mewujudkan Desa Bersinar telah terakomodir dalam Surat Edaran Bupati Purbalingga Nomor : 354 / 1951 / 2019 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Desa.  Surat Edaran ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga dan tertanggal 18 Februari 2019. Dasar pembentukan Surat Edaran Bupati Purbalingga tersebut adalah Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2018-2019, khususnya agar terwujud regulasi tentang P4GN di masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah disamping Permendagri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor NarkotikaAdapun pointers dalam Surat Edaran Bupati tersebut ditegaskan beberapa hal sebagai berikut :
  1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa dan Kepala Satpol Pamong Praja Kabupaten Purbalingga mendapat mandat khusus yakni agar meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di desa di wilayah Kabupaten Purbalingga.
  2. Camat dan Kepala Desa agar turut berperan aktif dalam pelaksanaan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di desa.
  3. Dalam pelaksanaan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di desa, Camat dan Kepala Desa melakukan hal-hal sebagai berikut :
  4. Berkoordinasi dengan BNN Kabupaten Purbalingga, Polsek melalui Bhabinkamtibmas, Koramil melalui Babinsa dan lainnya di wilayah masing-masing.
  5. Mendayagunakan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Desa di wilayah masing-masing serta menggerakkan unsur-unsur dari Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Posyandu, Karang Taruna dan Lembaga Desa lainnya untuk mendukung terwujudnya DESA BERSINAR.
  6. Camat dan Kepala Desa pada saat mengumpulkan warga masyarakat dapat mengundang BNN Kabupaten Purbalingga untuk menyampaikan sosialisasi DESA BERSINAR.
Dalam poin keempat terkait pelibatan BNN Kabupaten Purbalingga sebagai narasumber tidak dipungut biaya alias gratis, karena BNN telah dibiayai oleh negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).Terlebih saat ini Desa Wisata yang ada di Purbalingga sedang menjadi magnet dan daya tarik sehingga hal itu dipandang sebagai suatu yang strategis untuk dilibatkan dalam kampanye anti narkoba. Oleh karena itulah, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Purbalingga pada tanggal 14 Juli 2019 lampau telah berkoordinasi dengan Kepala Desa Serang Kecamatan Karangreja dan langsung direspon dengan sangat baik mengenai penetapan Desa Serang sebagai pilot project Desa Bersinar.Adapun suatu desa dapat dikategorikan menjadi Desa BERSINAR jika telah memenuhi berbagai faktor, diantaranya adanya produk hukum (Peraturan Desa atau Keputusan Kepala Desa) yang mengatur tentang langkah-langkah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Disamping itu, peran serta, partisipasi aktif dari seluruh komponen yang ada di desa tersebut dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan P4GN secara mandiri, inovatif dan kreatif dengan mendayagunakan potensi yang ada juga dilakukan secara terus menerus, konsisten dan telah menjadi sebuah kebutuhan.Terlebih pada tanggal 26 sampai dengan 29 Juli 2019 Desa Serang akan menjadi tuan rumah Jambore Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) ke-16 tingkat Provinsi Jawa Tengah, tentu ini adalah momentum yang sangat tepat untuk memantapkan, merelealisasikan terwujudnya Desa Serang sebagai Desa Bersinar.Berbagai langkah persiapan untuk acara launching pilot project Desa Bersinar ini tengah dipersiapkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Purbalingga dan stakeholder terkait. Kiranya doa, dukungan, partisipasi dari instansi pemerintah, swasta dan seluruh komponen masyarakat Kabupaten Purbalingga sangat kami harapkan guna menyukseskan terwujudnya Desa Serang sebagai Desa Bersinar. Sehingga nantinya dapat menjadi “virus” bagi Desa Wisata lainnya untuk segera menjadi Desa Bersinar.Penulis adalah Konselor Seksi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Purbalingga


Rabu, 6 Maret 2019

“Peran Pramuka dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba”

Oleh : AWAN PRATAMA, S.IPPerlu kita ketahui bersama bahwa, merilis data dari https://tirto.id/pramuka-indonesia-punya-anggota-terbesar-di-dunia-cnmp, Gerakan Pramuka, menurut data Musyawarah Nasional Pramuka Tahun 2013, tercatat sejumlah 17.200.595 orang, jauh di atas separuh dari total anggota World Organization of Scout Movement / WOSM pada tahun 2017 yang berjumlah 21.842.404 orang. Sungguh sebuah potensi yang tidak bisa dipandang sebelah mata untuk membangun negeri ini di tengah gempuran berbagai ancaman, hambatan, tantangan dan gangguan (ATHG), terutama yang mengancam secara nyata generasi muda, generasi penerus tampuk kepemimpinan, narkoba salah satunya.Ya. Permasalahan narkoba tidak hanya menjadi tugas dan tanggungjawab BNN maupun kepolisian, namun menjadi tanggungjawab kita semua, seluruh elemen di Republik Indonesia.Sesuai dengan bunyi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 bahwa tujuan diciptakannya undang-undang ini antara lain sebagai payung hukum untuk mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika.Bahkan pada pasal 104 dan pasal 105 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 disebutkan bahwa masyarakat memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperanserta, memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Artinya, tak terkecuali dalam hal ini adalah keterlibatan aktif dari anggota Gerakan Pramuka.Lantas, apa dan seberapa besarkah peranan dari Gerakan Pramuka dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN)?Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka disebutkan salah satu pertimbangan penyusunan undang-undang ini bahwa Gerakan Pramuka selaku penyelenggara pendidikan kepramukaan mempunyai peran besar dalam pembentukan kepribadian generasi muda sehingga memiliki pengendalian diri dan kecakapan hidup untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global. Artinya, Negara memberikan kepercayaan / amanah kepada Gerakan Pramuka untuk membentuk kepribadian generasi muda Indonesia. Agar kepribadian generasi muda tercipta dengan baik (sesuai harapan undang-undang), maka, tentunya, narkoba sebagai salah satu permasalahan negeri ini, harus pula bisa ditangkal oleh para anggota Gerakan Pramuka.Adapun dalam rangka membentuk kepribadian dimaksud, Gerakan Pramuka sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010, melakukannya melalui pendidikan dan pelatihan pramuka; pengembangan pramuka; pengabdian masyarakat dan orang tua dan permainan yang berorientasi pada pendidikan. Selanjutnya dalam Pasal 42 disebutkan bahwa masyarakat berhak untuk berperanserta dan memberikan dukungan sumber daya dalam kegiatan pendidikan kepramukaan. Artinya, Gerakan Pramuka adalah milik kita bersama, oleh karenanya, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sangat membutuhkan partisipasi kita semua, termasuk didalamnya adalah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) P4GN.Peran dan kontribusi Gerakan Pramuka dalam program P4GN telah terwadahi dalam Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dengan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor : NK/48/VII/2018/BNN  Nomor : 006/PK-MoU/2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Nota Kesepahaman telah ditandatangani pada tanggal 20 Juli 2018 oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.Pointers Nota Kesepahaman tersebut adalah penyebarluasan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) P4GN melalui peningkatan keterampilan, kedisiplinan dan kompetensi, kemandirian di pendidikan kepramukaan serta pembentukan relawan anti narkoba. Adapun definisi Relawan Anti Narkoba dalam Nota Kesepahaman ini adalah seseorang yang bersedia mengabdi secara ikhlas, tanpa pamrih, dan tanpa diberikan imbalan yang memiliki kemampuan dan kepedulian sebagai penggerak penyebarluasan informasi tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.Guna lebih menjabarkan poin-poin dalam Nota Kesepahaman, maka ditandatanganilah Perjanjian Kerjasama antara Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional dengan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor : PKS/49/VII/2018/BNN  Nomor : 007/PK-MoU/2018 tentang Peran Gerakan Pramuka dalam Penyebarluasan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Pembentukan Relawan Anti Narkoba.Adapun pointers Perjanjian Kerjasama adalah diantaranya pembentukan karakter melalui pendidikan kepramukaan dalam rangka menciptakan lingkungan bersih dari penyalahgunaan narkoba—yang dalam hal ini materi desain dan jenis permainannya menjadi kewenangan Gerakan Pramuka. Disamping itu, Gerakan Pramuka juga berkewajiban untuk membuat himbauan kepada seluruh jajaran kwartir untuk membentuk relawan anti narkoba. Sedangkan pelaksanaan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba oleh BNN diantaranya dapat dilakukan melalui kampanye anti narkoba; penyuluhan; seminar; FGD; saresehan; talkshow; diskusi interaktif maupun forum-forum lainnya seperti latihan / pertemuan rutin kepramukaan baik di pangkalan, kwartir atau satuan karya.Setidaknya dengan telah ditandatanganinya MoU dan PKS antara BNN dengan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2018, semakin membuka lebar peran dan kontribusi nyata para anggota Gerakan Pramuka dalam program P4GN. Terlebih ada persamaan antara Gerakan Pramuka dengan BNN, yakni sebagai organisasi terstruktur yang memiliki perwakilan di seluruh wilayah NKRI. Artinya, jajaran BNN baik melalui BNN Provinsi maupun BNN Kabupaten / Kota dan Gerakan Pramuka melalui Kwartir Daerah, Kwartir Cabang, Kwartir Ranting maupun Satuan Karya dapat saling bersinergi, tentunya disesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing. Bahkan dapat merasuk, menjamah hingga pangkalan gugus depan, terlebih sudah ada Peraturan Mendikbud yang mewajibkan Pramuka sebagai ekstrakulikuler wajib.Terlebih melalui Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 015 Tahun 2019 tentang Pengurus Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Tengah Masa Bakti Tahun 2018-2023 telah dilantik Kak Ganjar Pranowo (Gubernur Jateng) sebagai Ketua Mabida dan Kak Siti Atikoh Ganjar Pranowo sebagai Ketua Kwarda Jateng oleh Kak Budi Waseso selaku Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka pada 5 Maret 2019. Dan yang lebih membanggakan adalah pada hari itu juga, dikukuhkan Saka Milenial (Mitra Inovasi dan Literasi Teknologi Informasi Digital) untuk menangkal berbagai informasi yang menyesatkan yang beredar di tengah masyarakat (https://jatengprov.go.id/publik/saka-milenial-jateng-jadi-pilot-project-nasional/).Lantas dalam konteks, kewilayahan di Kabupaten Purbalingga apa langkah yang sudah dilakukan?Tentunya, BNN Kabupaten Purbalingga dengan pintu lebar terbuka untuk bergerak bersama Gerakan Pramuka. Secara kegiatan sejatinya sudah beberapa kali Gerakan Pramuka Kwarcab Purbalingga melibatkan BNN Kabupaten Purbalingga, seperti kegiatan Jamda IV SD/MI yang dilaksanakan pada Juli 2018 lalu. Bahkan bersamaan dengan peringatan Hari Pramuka pada tanggal 14 Agustus 2018, BNN Kabupaten Purbalingga telah berkirim surat kepada Ketua Gerakan Pramuka Kwarcab Purbalingga melalui surat nomor : B/298/VIII/ks/su.07/2018/BNNK-PBG tanggal 14 Agustus 2018 yang intinya adalah menyampaikan Nota Kesehapaham dan Perjanjian Kerjasama antara BNN Pusat dengan Kwarnas Gerakan Pramuka agar ditindaklanjuti di tingkat daerah Kabupaten Purbalingga.Payung hukum sudah ada, kerja bersama dalam kegiatan sudah terjalin, kini saatnya, kita semua, para anggota Gerakan Pramuka, khususnya Kwartir Cabang Purbalingga, Kwartir Daerah jawa Tengah, mari makin rapatkan barisan untuk terus berkontribusi dalam program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) guna mewujudkan Jawa Tengah Bersih Narkoba.Ragam kegiatan yang akan dilakukan mari kita sesuaikan dengan potensi dan kearifan lokal yang berlaku di setiap Kabupaten / kota.Ikhlas Bakti Bina Bangsa, Berbudi Bawa LaksanaSatyaku Ku DharmakanDharmaku Ku BaktikanSalam Pramuka!!*Penulis adalah Humas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Purbalingga, aktif sebagai Senior Saka Bakti Husada Kwarcab Banyumas


Kamis, 11 Juli 2019

BAGAIMANA OBAT MENGUBAH PERKEMBANGAN OTAK DAN MEMPENGARUHI REMAJA

Perubahan Perkembangan Otak dan Fungsi Dari Penyalahgunaan NarkobaSebagian besar anak-anak tumbuh secara dramatis selama masa remaja dan remaja. Otak muda mereka, khususnya korteks prefrontal yang digunakan untuk membuat keputusan, tumbuh dan berkembang, hingga pertengahan usia 20-an.Penggunaan narkoba jangka panjang menyebabkan perubahan otak yang dapat membuat orang kecanduan dan masalah lainnya. Begitu seorang anak muda kecanduan, otaknya berubah sehingga obat-obatan sekarang menjadi prioritas utama. Dia akan secara kompulsif mencari dan menggunakan narkoba meskipun melakukan hal itu membawa konsekuensi yang menghancurkan bagi hidupnya, dan bagi mereka yang peduli padanya.(Lihat lebih lanjut: Studi: Menggunakan Ganja secara Remaja sebagai Pelambat Perkembangan Otak)Alkohol dapat mengganggu proses perkembangan yang terjadi di otak. Selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan setelah seorang remaja berhenti minum banyak, bagian otak masih berjuang untuk bekerja dengan benar. Minum di usia muda juga terkait dengan perkembangan ketergantungan alkohol di kemudian hari.Apa itu Ketergantungan?Tidak ada yang berencana menjadi kecanduan narkoba. Sebaliknya, itu dimulai dengan penggunaan tunggal, yang dapat menyebabkan penyalahgunaan, yang dapat menyebabkan kecanduan.Institut Nasional Penyalahgunaan Narkoba (NIDA) mendefinisikan kecanduan sebagai:Penyakit otak kronis yang kambuh yang ditandai dengan pencarian dan penggunaan obat kompulsif, meskipun memiliki konsekuensi berbahaya. Kecanduan adalah penyakit otak karena obat-obatan mengubah struktur otak dan cara kerjanya. Perubahan otak ini bisa berlangsung lama, dan menyebabkan perilaku berbahaya yang terlihat pada orang yang menyalahgunakan narkoba.Berita baiknya adalah bahwa kecanduan dapat diobati. Pendekatan pengobatan untuk penyalahgunaan zat tergantung pada beberapa faktor, termasuk temperamen dan kemauan anak untuk berubah. Mungkin diperlukan beberapa upaya perawatan sebelum anak tetap bebas narkoba. Bagi para remaja yang dirawat karena kecanduan, akan memiliki kehidupan pemulihan. Untuk informasi lebih lanjut tentang kecanduan, pergilah ke National Institute of Drug Abuse.(Translate artikel dari web: Gets Smart Abaut Drugs, A DEA Resource for Parents, Educators, and Caregivers)


Kamis, 18 Juli 2019

STOP BERPIKIR UNTUK MELEGALKAN GANJA

Oleh : R. AnalianeBaru-baru ini ada sekelompok masyarakat yang menyerukan tentang pelegalan ganja. Ganja yang secara tegas termasuk dalam golongan I menurut Undang-Undang Narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sedang menjadi polemik di antara segelintir masyarakat. Hingga pada suatu hari ada seorang kawan yang “menyerang” saya dengan argumen yang dia miliki tentang bagaimana ganja sebenarnya bisa bermanfaat bagi manusia dan mengapa harus ilegal dalam hukum positif kita. Andai kawan saya tahu seberapa buruk ganja telah mempengaruhi kehidupan seseorang mungkin dia akan diam dan tidak akan pernah berpikir bahwa ganja itu pantas untuk dilegalkan.Baiklah, pikiran saya sederhana saja. Apabila saya bukan orang yang tahu tentang medis saya masih berkeyakinan bahwa negara tidak akan secara sembarangan dalam menyusun suatu perundangan yang menyatakan bahwa ganja sangat berbahaya bagi kesehatan. Undang-undang disusun jelas dengan spirit untuk melindungi segenap bangsa dan negara dan dengan perencanaan serta penyusunan yang matang dari berbagai ahli yang terlibat yang sesuai dengan materi yang akan diperundangkan. Belum lagi rumitnya rancangan perundangan yang akan digodok untuk sampai kepada yang namanya undang-undang.Pikiran saya yang lain, lebih sederhana, untuk mereka yang ingin ganja dilegalkan sebenarnya legal yang bagaimana yang dimaksud? Apakah dalam konteks kita dapat menanam, memiliki, memakai, membawa atau menjual atau yang bagaimana? Ambil salah satu contoh kalau menanam ganja dilegalkan apakah seperti menanam pohon cakla-cikli yang siapa saja dapat melakukannya di pekarangan sendiri seperti untuk tanaman rajeg (Jawa: tanaman yang sengaja ditanam di sekeliling rumah sebagai pembatas pekarangan)? Kalau ini yang terjadi maka ibu-ibu akan menjadikannya sebagai pecel (Jawa: kudapan dari sayuran dengan saos kacang) dan setelah efeknya bekerja maka tidak akan ada yang peduli dengan apa yang terjadi pada anak-anak mereka saat mereka teler karena ganja atau bahkan anak-anak mereka pun ikut menikmati dan alhasil semua masyarakat dari berbagai kalangan, tidak pandang usia, gender, status sosial bisa menikmati mabuk ganja dan kecanduan ganja.Kalau misalkan legal yang dibatasi, misal hanya bisa ditanam, dijual, dimiliki, dikuasai, dipakai dengan suatu kondisi tertentu mungkin seperti beberapa daerah di Amerika, maka ada tempat yang dikhususkan untuk memakai ganja tersebut dengan kondisi dan syarat tertentu misal di ruangan tertentu dan untuk umur tertentu, saya pikir masyarakat kita belum dapat dikondisikan seperti itu. Contoh yang paling gampang alkohol. Sudah ada peraturan yang mengatur tentang penjualan dan pengonsumsian alkohol yaitu dijual hanya di tempat tertentu dan yang beli pun dengan umur tertentu notabene banyak juga ditemui pelanggaran-pelanggaran.Sejauh yang saya ketahui bahwa pecandu ganja kebanyakan mempunyai masalah yang serius baik di kesehatannya maupun kehidupan sosialnya. Semuanya hancur dan level hidupnya di bawah orang normal yang bukan pemakai ganja. Pecandu ganja mengalami kecanduan serta masalah dengan otaknya karena terlalu sering terpapar zat kimia yang bersifat halusinasi mengakibatkan syaraf-syaraf di otaknya banyak yang rusak. Mereka menjadi kesulitan untuk fokus, gampang nge-blank, sering lupa (kehilangan memori jangka pendek), mood yang naik turun, imsomnia, paranoid, kecanduan parah, perubahan perilaku ke arah yang tidak baik, kalu sudah sangat parah bisa seperti orang gila dan dimungkinkan kerusakan pada organ tubuh (hati, ginjal, paru, limpa dll) karena perilaku hidup yang tidak sehat (makan dan tidur tidak teratur).Dalam kehidupan sosial, mereka biasanya hanya memiliki teman tertentu saja yang “sealiran” dengan mereka. Mereka tidak bersosialisasi dengan lingkungan sehingga banyak hal baik yang terlewat dalam hidup mereka. Tidak dapat berkontribusi yang positif dan cenderung dijauhi lingkungan. Kalau sudah berumah tangga dimungkinkan tidak harmonis dan bisa meningkatkan kecenderungan tingkat perceraian. Tidak banyak dari mereka yang sukses dalam hidupnya. Bahkan dapat menimbulkan depresi dan ada beberapa pecandu yang berpotensi bunuh diri karena beratnya kondisi yang dialami.Kalau seperti ini masihkah ada yang berpikir ganja wajib di legalkan di negara kita tercinta ini? Tuhan tidak mungkin menciptakan sesuatunya dengan tidak ada manfaatnya sama sekali bagi kehidupan manusia, tetapi kalau itu malah banyak mudaratnya maka lebih baiknya memang dilarang untuk “disentuh”. Masih banyak tanaman lain yang lebih bermanfaat tanpa menimbulkan efek buruk bagi manusia. Jawaban saya terhadap pertanyaan teman saya adalah “Apakah kamu rela memberi anak-anakmu ganja untuk dikonsumsi setiap saat, apabila ganja itu legal, mengingat efek kecanduan pada ganja yang sangat tinggi?” Jawabannya ada pada hati masing-masing. Begitulah negara saat ini.Penulis : Riki Analiane, SH. (Penyuluh Narkoba Ahli Pertama BNN Kabupaten Purbalingga)


Suara Masyarakat


DATA STATISTIK BNNP JAWA TENGAH

105

Total Kasus Narkoba

159

Total Tersangka Kasus Narkoba

336

Total Pasien Penyalahgunaan

2,610

Jumlah Penggiat Anti Narkoba

3,944,166

Jumlah Sebaran Informasi

Tautan Terkait